Utarakannews.com, Malaysia – Di tengah dominasi kampus-kampus besar di kota metropolitan, Institut Andi Sapada (IAS) Parepare membuktikan bahwa kualitas akademik tidak ditentukan oleh lokasi geografis. Dari kota pesisir Sulawesi Selatan, sebuah gagasan tentang tata kelola pemerintahan justru bergema hingga forum ilmiah internasional.
Adalah Dr. Fandy Putra Bakhtiar Tijjang, SE., MM, Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis IAS Parepare, yang tampil mewakili kampus daerah dalam forum ilmiah di Malaysia. Kehadirannya bukan sekadar membawa nama pribadi, melainkan menjadi simbol meningkatnya kapasitas akademik perguruan tinggi daerah di kancah nasional dan regional.

Dalam presentasinya, Dr. Fandy menguraikan konsep governance dengan pendekatan manajemen yang aplikatif. Ia menegaskan bahwa tata kelola publik memiliki irisan kuat dengan prinsip pengelolaan pasar—sebuah perspektif yang lahir dari tradisi keilmuan manajemen yang terus dikembangkan di IAS Parepare.
“Governance harus mampu membaca kebutuhan publik dan meresponsnya secara efektif. Prinsip-prinsip ini justru banyak kami latih di kampus, melalui riset dan pembelajaran kontekstual,” ujarnya.
Bagi Institut Andi Sapada, pencapaian ini menjadi bukti bahwa kampus daerah mampu melahirkan akademisi dengan daya saing global. Dr. Fandy, yang juga anak pertama dari Prof. Bakhtiar Tijjang, menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi daerah sebagai pusat produksi pengetahuan, bukan sekadar konsumen wacana dari pusat.
Salah satu kekuatan riset yang diangkat adalah kemampuannya menjawab persoalan riil. Dr. Fandy menyoroti gap antara data ilmiah dan kebijakan publik-isu yang kerap luput dalam diskursus formal, namun sangat dirasakan di daerah.
“Banyak kebijakan gagal karena tidak memahami data di lapangan. Kampus daerah justru punya keunggulan karena dekat dengan realitas sosial,” tegasnya.
Dalam konteks nasional dan regional, riset tersebut menawarkan framework berbasis shared value dan regional branding governance. Pendekatan ini dinilai relevan bagi negara-negara ASEAN yang memiliki karakteristik pembangunan serupa dengan daerah-daerah di Indonesia.
“Pengalaman daerah bisa menjadi rujukan nasional, bahkan regional. Inilah nilai tambah kampus di luar pusat-pusat kekuasaan,” jelas Dr. Fandy.
IAS Parepare juga menempatkan penguatan sumber daya manusia birokrasi sebagai bagian dari misi akademiknya. Konsep market-driven governance yang dipaparkan Dr. Fandy mendorong aparatur negara untuk adaptif dan berorientasi kinerja, sebuah gagasan yang kini mulai diintegrasikan dalam diskursus akademik kampus.
Di era digital, IAS Parepare tidak menutup mata terhadap transformasi teknologi. Melalui riset dan pengajaran, kampus ini menekankan pentingnya literasi digital, transparansi, dan etika dalam pengelolaan data publik.
“Teknologi adalah alat percepatan, tetapi nilai dan etika tetap menjadi fondasi,” ujar Dr. Fandy.
Kiprah Dr. Fandy di forum internasional mempertegas posisi Institut Andi Sapada Parepare sebagai kampus daerah berprestasi nasional. Kampus yang tidak hanya mengajar, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kebijakan dan wacana publik.
Dari Parepare, IAS mengirimkan pesan kuat ke seluruh Indonesia, bahwa kampus daerah bukan pelengkap, melainkan motor penggerak kemajuan ilmu pengetahuan dan tata kelola bangsa.
